SOLIDARITAS WEST PAPUA: PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT PAPUA DI JAYAPURA-PAPUA

PERNYATAAN SIKAP

Papua masuk NKRI tahun 1962, direkayasa John F Kennedy dan Soekarno. PEPERA tanpa mekanisme, one man one vote (satu orang satu suara) tapi musyawarah, all man one vote (banyak orang satu suara). PT Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, beroperasi tahun 1967, sebelum status Papua disahkan sebagai bagian dari NKRI di DK PBB tahun 1979. Sejak itu proses ecosida terus berlangsung baik sengaja maupun terselubung melalui HIV/AIDS, alcohol, KB, Otsus Papua dll. 

Diawali pertemuan 100 tokoh Papua dipimpin Tom Beanal dengan Presiden BJ. Habibie tanggal 26 Februari 1999, kemudian Kongres Rakyat Papua ke II, dibantu dana 1 Milyar oleh Presiden Gus-Dur. Kongres ini diadakan di Jayapura, tgl. 29 Mei s/d 4 Juni 2000, dan dihadiri ribuan orang diantaranya 501 peserta yang mempunyai hak suara. Kongres meminta perhatian atas empat kenyataan de facto: 

1.      bahwa tahun 1961 Bangsa Papua sudah diberikan kedaulatan;

2.      bahwa Bangsa Papua tidak terwakili sewaktu New York Agreement ditetapkan pada tahun 1962;

3.      bahwa Pepera tahun 1969 cacat hukum karena disertai intimidasi dan penindasan;

4.      bahwa pelanggaran HAM selama 38 tahun terakhir ini yang tidak pernah ditangani secara hukum.

UU Otonomi Khusus (Otsus) No 21/2001, merupakan proses pembahasan panjang di DPR, disepakati pemerintah. Namun TPN/OPM dan Rakyat Papua menolak. Otsus diterima Presedium Dewan Papua (PDP) dengan syarat pelurusan sejarah, Otsus banyak uang mengalir belum mampu meredam keinginan rakyat Papua merdeka lepas dari NKRI. Harus diingat bahwa TPN/OPM di rimba raya tidak pernah dilibatkan dalam penerimaan Otsus Papua. Hanya PDP tapi dengan syarat, pelurusan sejarah dan tawaran dialog dll. Tapi tidak pernah ditaati pemerintah pusat. Karena itu wajar Rakyat Papua tidak percaya Otsus dan kini gagal total. 

Dialog

Keinginan dialog selalu ditampik Jakarta. Sebaliknya pemerintah berkompromi dengan TPN/OPM buatan militer Indonesia dikota. Praktis tidak ada perundingan Papua-Jakarta melalui pintu dialog. Malah monolog antara pemerintah pusat dan daerah berdialog sendiri. Jakarta terkesan menghindari terjadi dialog. Selama ini hanya pertemuan elit yang dilakukan kelompok yang mengaku separatis (pejuang) Papua. Padahal yang harus diajak Dialog dengan TPN/OPM. Sebab yang bertikai secara militer mereka bukan dengan Pemda atau LSM. TPN/OPM eksis dirimba raya dalam aktivitas gerilya dan selalu mengganggu aktifitas pembangunan selama kompromi mencari solusi soal Papua tidak pernah ada secara bermartabat. Dugaan Otsus Papua meredam anasir separatism, padahal hanya menimalisir potensi konflik bukan solusi final. Konflik selalu ada selama penegakan hukum dan HAM tidak ada. Penyelesaian tanpa melibatkan kelompok TPN/OPM akhirnya muncul terma utopia” Papua Zona Damai” hanya live service belaka tokoh Agama Papua dan TNI/POLRI.

Selama tuntutan belum dipenuhi Pemerintah sepanjang jalan itu mereka ditempuh. TPN/OPM bersama rakyat Papua. Kelompok TPN/OPM tidak pernah dilibatkan. Mereka tidak terjangkau, meraka terpencar daerah Fasifik.

Karena itu wajar perundingan elit Papua-Jakarta tanpa melibatkan TPN/OPM dengan kesadaran dialog pelanggaran HAM, keadilan ekonomi, tidak ditegakkan maka selama itu pula perjuangan kemerdekaan tetap eksis. Bagi mereka selain dialog antara Papua-Jakarta yang dimediasi internasional belum dipenuhi pusat, sepanjang itu pula TPN/OPM, mahsiswa dan rakyat Papua selalu meneriakkan yel-yel perjuangan sambil mengangkat issu-issu relevant.

Maka Solidaritas Masyarakat Papua Peduli Atas Pelanggaran HAM Papua dengan ini secara tegas menyatakan sikap sbb :

1.  Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengakui kedaulatan Papua tanpa sayarat apapun

2. Meminta Sekjen PBB, Ban Ki Moon menganggedakan masalah Papua dibahas dalam siding tahunan PBB

3.  Membebaskan Presiden Papua Barat terpilih Forkorus Yaboensebut dkk dari dakwaan maker

4.  Menghentikan semua bentuk kekerasan di seluruh Tanah Papua

5.  Indonesia segera mengangkat kaki dan keluar dari Tanah Papua

Demikian pernyataan sikap ini.

 

SOLIDARITAS MASYARAKAT PAPUA PEDULI PELANGGARAN HAM PAPUA

                                                                                                Jakarta Selasa 20 Maret 2012

 

Koordinator Umum

 

Ismail Asso

Greeting Peace!!

Santon