KEMENKO POLHUKAM GELAR FOCUS GROUP DISCUSSION IN HOTEL ASTON JAYAPURA-PAPUA???????

Apa yang akan menjadi target dari diskusi POLHUKAM di Hotel Aston 8-9 Maret 2012 di JAYAPURA-PAPUA?????

Kemenko Polhukam Gelar Focus Group DiscussionWCategory:JayapuraPublished on Friday, 09 March 2012

JUBI --- Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) menggelar Fokus Grup Discussion dengan tema “Mencari Akar Permasalahan Strategi Pembangunan di Papua Dalam Kerangka NKRI”. Diskusi ini dihadiri semua Stakeholder yang ada di Papua dan berlangsung selama dua hari (Kamis, 8-Jumat, 9 Maret) di Hotel Aston Jayapura.

Assiten Deputi Poldagri Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Sumardi usai diskusi mengatakan, dalam Focus Group Discussion ada 17 isu di Papua yang menjadi pembahasan.

“Kemarin kita sudah membahas hampir 17 isu di Papua. Dalam satu bulan itu saya menginventarisirr hampir 20 isu yang harus diselesaikan. Untuk itu bagaimana gara kedepanya isu-isu ini kita minimalisir,” kata Sumardi, Jumat (9/3).

Menurutnya, dari 17 isu yanga ada tersebut diminimalisir berapa isu yang sudah terselesaikan, sehingga tinggal beberapa saja termasuk UP4B. Komitmen bersama 24 tim dihari pertama apapun alasannya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) tetap jalan, mengingat program ini sifatnya mengawal percepatan yang dijalankan pemerintah dan wasit dari pelaksana otusus sehingga terjadi proses percepatan hingga 2014

“Kemudian isu yang berikut adalah tentang Sosial Budaya. Masalah pembangunan manusia, masalah adat, pendidikan, dan kesehatan. Ini isu yang perlu segera dituntaskan pemerintah. Pembangunan manusia Papua yang cerdas, adil dan damai. Ini yang harus dituntaskan dulu,” ujarnya.

Selain isu diatas dibahas juga mengenai hak ulayat, dimana yang perlu dilaksanakan adalah penguatan hak ulayat sebagai modal dasar pembangunan di Papua dan diseimbangkan dengan aturan-aturan daerah.

“Harus ada keseimbangan antara hak ulayat dan aturan di daerah. Tidak ada saling menjatuhkan. Isu tentang Otsus yang sudah berjalan 10 tahun diharapkan kedepan ada penguatan pengawalan. Kita harapkan Otsus ini bisa berjalan sampai kampung-kampung karena selama ini hanya di kabupaten/kota,” jelasnya.

Isu lain yang dibahas adalah isu Papua Merdeka yang dinilai bisa menghambat pembangunan di Papua. Sehingga diharapkan kedepan ada komitmen keadilan karena keadilan ini sering menjadi sarana menuntut kemerdekaan. Disamping adanya keberpihakan dan proteksi bagi orang asli Papua.

“Mengapa mereka minta merdeka, karena keadilan belum diwujudkan pemerintah Pusat disamping kesejahteraan dan proteksi. Bagaimana membuka akses bagi orang Papua agar sederajat dengan orang diluar Papua. Kemudian isu Pemilukada. Kita harapkan kita bisa mewujudkan pemilukada yang aman, damai dan demokratis. Ini komitmen kita bersama kemudian akan dituangkan nanti dalam bentuk target, sasaran dan siapa yang berbuat itu,” tandas Sumardi.