SALAH KAPRAH POLITIK KEKUASAAN DI INDONESIA

Salah Kaprah Politik Kekuasaan di Indonesia

Oleh Santon Tekege

 

Dalam realitas Indonesia memperlihatkan bahwa politik dimengerti sebagai sesuatu yang buruk, jijik, dan jahat. Karena memang ada banyak praktek politik yang kurang baik diperlihatkan oleh pihak-pihak pemegang politik kekuasaan di Indonesia. Padahal politik kekuasaan itu pada dasarnya sangat baik jika digunakannya demi kepentingan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama “Bonum Commune” oleh Pastor Fransiskus Katino, Pr (Dosen Pengajar Teologi Politik, pada Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi “Fajar Timur”, Abepura-Papua) sejak 30 September 2013. Namun salah kaprah oleh para penguasa karena tidak memikirkan akan kesejahteraan bersama “bonum commune” bagi rakyat Indonesia, justru karena itu keterpurukan hidup dan kemiskinan menjadi isu harian di Indonesia. Hal ini muncul karena politik dijadikan sebagai permainan politik untuk berkuasa. Bahkan untuk mencari kepentingan diri, keluarga pejabat dan wakil rakyat Indonesia alias bukan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” melainkan kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat Indonesia. Cita-cita luhur Pancasila, sila ke-5 dikhianati oleh para pemegang kekuasaan politik di Indonesia. Kalau demikian, di mana posisi rakyat jelata Indonesia?

Politik Indonesia sangat dominan dimainkan dengan pendekatan kekuasaan. Kekuasaannya itu sering digunakan untuk mencaplok demi kepentingannya sendiri, keluarga dan kelompoknya. Pemegang kekuasaan Indonesia sering mencari kenyamanan sosial bagi seluruh pejabat keluarganya dan wakil rakyat Indonesia. Sementara warganya menderita, penuh jeritan dan tangisan di Indonesia. Pada posisi ini, pemerintah Indonesia buta melihat jeritan warganya alias ikan cakalang pasar senen Jakarta “Matanya terbuka lebar, tetapi tidak melihat”, dan pemerintah Indonesia buta mendengar alias orang tuli di Jakarta kota “Kuping telinga terbuka besar tetapi tidak mendengar”. Gelar ini sangat cocok dan boleh dipakaikan bagi pemerintah Indonesia notabene pemegang politik dan kekuasaan pada negaranya.

                           

Politik sebagai Panggilan Manusia

Politik sebagai panggilan setiap warga Indonesia. Karena itu, kita dipanggil untuk mengusahakan prinsip universal bersama yakni “Bonum Commune”. Kita dipanggil untuk peka mengganapi perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya penyakit-penyakit sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, diskriminasi, korupsi, pelecehan hak-hak asasi manusia dan pengangguran. Semua ini bertolak belakang dan meniadakan prinsip umum sehingga politik sebagai perutusan bagi manusia, sangat kurang diperlihatkan di Indonesia. Padahal gagasan perutusan ini menjadi prinsip dasar dalam menanggapi situasi penyakit sosial di Indonesia.

Politik bukan lagi dilihat sebagai panggilan manusia melainkan tempat untuk mencari popularitas diri, kepentingan diri, dan keluarga. Hal ini mesti ditiadakan dan menekankan pada panggilan manusia untuk mengusahakan kesejahteraan bersama khususnya dalam keterpurukan hidup dan kemiskinan rakyatnya yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau memang kesengajaan dibiarkan rakyatnya menderita, dan hidup dalam keterpurukan, untuk apa adanya negara Indonesia? Maka itu, kita sebagai warga Indonesia dipanggil untuk terlibat aktif dalam khanca politik bukan politik dilihat sebagai kotor, jijik dan jahat. Namun kita dipanggil untuk memperluas prinsip-prinsip dasar setiap agama dan budaya di Indonesia. Bukan untuk bermain dengan segala cara dan gaya untuk meniadakan prinsip-prinsip universal yang di ada di Indonesia.

Dasar keterlibatan setiap kita dalam politik terletak dalam tujuan membangun “bonum commune”. Membangun masyarakat atau komunitas yang lebih baik merupakan agenda bersama dan utama dalam sebuah negara. Orang yang terlibat dalam politik mesti mengusahakan tujuan atau arah sebuah negara untuk rakyat yang makmur dan sejahtera. Walau demikian, kenyataan Indonesia tidak memperlihatkan tujuan membangun masyarakat yang sejahtera “bonum commune” karena di sana orang mencari keuntungan pribadi, kepentingan keluarga diutamakan, dan kepentingan kelompok selalu ditekankan setiap saat, padahal sangatlah keliru dan melenceng dari tujuan awal sebuah negara. Dalam konteks seperti ini, setiap kita dipanggil untuk membangun dan mengusahakan masyarakat yang lebih baik, aman dan damai tanpa adanya penyakit-penyakit sosial di negara ini.

Politik untuk Kekuasaan di Indonesia

Di zaman filsuf Plato dan Aristoteles, politik merupakan ruang publik dimana setiap warga bebas yang berasal dari berbagai macam bidang boleh datang untuk terlibat. Secara praktisnya politik dapat dipahami sebagai seni mengatur dan mengurus Negara. Namun ketika seni mengurus Negara mencakup kebijakan atau tindakan dalam urusan kenegaraan terhadap rakyatnya, maka seni kepengurusan tersebut mau tidak mau melibatkan banyak warga masyarakat yang bebas. Karena itu, Plato maupun Aristoteles mengusulkan agar politik berjalan dengan prinsip keadilan. Di sini sangat jelas bahwa kedua filsuf dapat memikirkan dalam lapangan terbuka dimana setiap orang yang bebas datang berdiskusi tersebut memiliki motif yang jelas politik memiliki orientasi pada kepentingan bersama. Inilah semangat dasar dari praktek politik bukan mencari kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok melainkan mewujudkan cita-cita awal yakni mengusahakan kesejahteraan umum. Namun ketika cita-cita itu dikhianati dan dihancurkan demi kepntingan dan kekuasaan diri, keluarga dan kelompok, maka muncullah berbagai kecurangan dan manipulasi prinsip-prinsip universal yang pada gilirannya menjadikan wajah praktik politik itu menjadi kusam “bdk.Mikhael Dua (ed), Politik Katolik: Politik Kebaikan Bersama, Jakarta: Obor 2008, hal. 257”.

Dalam realitas sosial memperlihatkan bahwa negara ini penuh dengan berbagai penyakit sosial, misalkan kecurangan dan manipulasi, korupsi dan pelecehan terhadap martabat manusia alias warganya. Dikarenakan orientasinya selalu pada kepentingan diri, keluarga dan kelompok, orang selalu mencari berlindung pada ketidaksetiaan, mencari keenakan pribadi dan keluarganya, selalu mencari kenikmatan pada setiap kesempatan, adanya pemalsuan dengan segala cara, pemborosan berbagai dana demi kekuasaan dan kepentingan politiknya, dan menggunakan kekuasaan untuk menguasai rakyat Indonesia. Karena itu, tidak diperlihatkan rasa sebagai warga Indonesia tulen, tidak adanya semangat pelayanan dan pengabdian pada warga Indonesia, hilangnya nilai solidaritas sebagai warga Indonesia, dan bahkan meniadakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia karena dirakusi oleh kepentingan politik dan kekuasaan yang merajai di Indonesia.

Indonesia dengan kepentingan politik dan kekuasaannya tanpa memikirkan dampak rugi dan untung beberapa puluh tahun ke depan, pemerintah mencanankan 1 juta hektar hutan untuk perusahan kelapa sawit di Indonesia “hutan Kalimantan dan Papua menjadi makanan para kapitalis asing dunia”. Para kapitalis memegang peran penting di Indonesia. Indonesia telah membuka pintu lebar bagi kaum kapitalis untuk mengembangkan perusahannya di Indonesia. Alasannya Indonesia negara baru berkembang sehingga siapa pun pemodal bisa mempengaruhi pemerintahan di Indonesia. Imbasnya adalah rakyat menjadi pekerja aktif bahkan budak dari negara asing di Indonesia. Bodohlah Indonesia jika tidak mampu mengatakan kemandirian sebagai Indonesia sejati.

Penarikan lain oleh para kapitalis asing di Indonesia adalah semakin berlimpahnya sumber daya alam. Bukan hanya dilihat Indonesia negara baru berkembang tetapi memang ada gula-gula yang mesti dimimis habis-habisan oleh perusahan asing di Indonesia. Padahal segala sumber alam di bawa keluar Indonesia, rakyatnya menderita dan diperbudak oleh negara-negara asing sehingga Indonesia menjadi negara yang tergantung pada negara asing. Negara Indonesia mesti ditekankan kepentingan utama bagi rakyat untuk mencapai pada rakyat yang sejahtera dan mandiri. Bukan mendatangkan perusahan asing yang memperbudak rakyatnya dari kepentingan negara lain di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga jangan keliru dan salah pikir dengan kehadiran perusahan asing akan menjamin kesejahteraan bersama bagi rakyat di Indonesia.

Dengan demikian, semangat pelayanan merupakan unsur fundamental dalam menjalankan kekuasaan politik dan kekuasaan pada rakyat Indonesia bukan mencari keenakan pribadi, keluarga, dan kelompok. Kehadiran para politikus dan pengabdian negara pada rakyat mesti ditekankan dan dimajukan agar cita-cita “bomun commune” dicapai dan dirasakan dalam keterpurukan hidup dan kemiskinan yang dialami oleh rakyat Indonesia pada zaman ini.

Penulis: Mahasiswa pada STFT-Fajar Timur, Abepura-Papua