YULIA BEANAL: PULANGKAN PSK YANG TERJANGKIT HIV/AIDS DARI TIMIKA-PAPUA

Yulia Beanal: Pulangkan PSK Yang Terjangkit HIV/AIDS Dari Timika

Category: Berita

Created on Monday, 12 March 2012 Published Date

Share38

PAPUAN, Timika ---Pekerja Seks Komersial (PSK) yang kini telah terjangkit penyakit mematikan, yaitu virus HIV/AIDS yang kini menempati Lokalisasi di Kilometer 10 Timika, Papua, harus segera ditangani serius oleh Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu dengan cara dipulangkan ke daerah masing-masing.

Hal ini disampaikan Yuliana Beanal, ketka ditemui suarapapua.com, Minggu (11/3) kemarin di Timika, Papua. Dirinya merasa sedih melihat persoalan HIV dan AIDS di Mimika yang sangat memprihatinkan.

Tokoh Perempuan sekaligus sebagai seorang pegawai pada bagian Penanggulangan IMS Unit Pelayanan VCT/Reproduksi Puskesmas Timika, menuturkan sangat prihatin dengan persoalan HIV/AIDS, bukanlah sebuah masalah yang ringan, melainkan masalah yang sangat berat karena menyangkut nyaaw manusia.

Dengan mengetahui adanya Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini oleh Komisi Penanggulangan AIDS  (KPA) yang mengatur tentang pemulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) baik yang bekerja di Lokalisasi, Tempat hiburan malam (Bar), Timung-timung dan tempat hiburan lainnya.
“Tapi sampai sekarang Perda itu belum dilaksanakan,” keluh Yulia.

Padahal, menurutnya, penularan HIV maupun Infeksi Menular Seksual (IMS) itu seperti mata rantai yang susah diputuskan. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan memutuskan mata rantai itu, caranya dengan memulangkan PSK-PSK yang sudah terjangkit HIV/AIDS

“Pemda (KPA) harus pulangkan PSK yang terbukti kena penyakit HIV, jangan KPA tutup mata. Kalau tidak dengan cara begini, maka sampai kapanpun jumlah penderita HIV di Timika tidak akan turun. Jangan mimpi Timika bebas dari HIV/AIDS. Harus putuskan mata rantai supaya tidak ada orang lain yang tertular,” tegasnya.

Dirinya menyampaikan hal ini bukan karena mengada-ada, namun keprihatinan ini disampaikan sesuai fakta, dimana dia selama kurang lebih 10 tahun memberikan pelayanan di Lokalisasi atau memberikan pelayanan kepada orang yang terinveksi IMS dan HIV/AIDS.

Dia sangat prihatin, karena apabila penyakit menular ini tidak segera diputuskan, maka akan berdampak negativ kepada masyarakat Papua (Masyarakat Asli Papua) yang berada di Timika, Papua.

“Saya kuatir masyarakat saya tujuh suku dan Papua lain bisa habis (Punah). Saya sebagai perempuan Papua dari suku Amungme merasa sedih melihat kenyataan ini,” katanya sedih.

KPA diminta konsisten dalam menanggulangi penyakit HIV dan AIDS, yakni dengan turun lapangan sehingga dapat mengetahui persoalan mendasar yang terjadi dibawah.

Sebagai pemegang anggaran KPA diminta membuat Tim penjangkau hingga ke kampung-kampung untuk mengetahui bagaimana orang-orang yang menggunakan Anti Retro Viral (ARV) benar-benar mengkonsumsi obat itu sesuai dengan aturannya. Karena ada banyak yang tidak terjangkau.

“Masih banyak orang yang putus minum ARV, tapi saya sulit jangkau sendiri. Pekerjaan ini menyangkut panggilan jiwa. Saya melihat korban paling banyak orang tujuh suku (Papua),” katanya.

Persoalan ini menurutnya, adalah persoalan dengan skop yang besar, untuk itu dirinya meminta KPA dan pihak terkait lainnya jangan hanya membuat rencana diatas kertas tanpa eksen dilapangan. Contohnya Perda memulangkan PSK yang terbukti positif terjangkit HIV.

Lanjutnya, kalau ada rapat-rapat yang membahas masalah HIV/AIDS, agar pihak-pihak yang berkompoten ikut diundang, sehingga ditemukan cara melalui satu pintu untuk dilaksanakan bersama guna menyelamatkan nyawa manusia khusus masyarakat asli Papua.

Menanggapi hal ini, Sekretaris KPA Mimika, Reynold Ubra mengatakan, KPA tetap konsisten dengan semua rencana yang telah dilakukan.

Dikatakan, Perda HIV mengatur tentang sangsi-sangsi termasuk sangksi pidana jika secara sengaja menularkan HIV dan IMS ke orang lain.

Pemulangan Wanita seks (WPS) lebih pertimbangkan faktor kemanusiaan karena menurutnya sangat tidak manusiawi jika PSK berumur 50 tahun masih bekerja sebagai PSK.

“Pemulangan siap dilakukan,” jawabnya. Secara teknis rencana pemulangan PSK telah siap dilakukan, tentun saja dengan kriteria-kriteria. Lanjutnya, pemulangan mereka dilihat dari sisi kemanusiaan bukan diskriminasi.

JUSTINA HOMERS

PT.FREEPORT INDONESIA TIMIKA-PAPUA.

More Sharing ServicesVirgo Salosa: Freeport Sudah Kembali Beroperasi

Category: Berita

Created on Monday, 12 March 2012 Published Date

Share24

Virgor Salosa sedang berbicara di depan massa saat aksi mogok (Foto: Ist)

PAPUAN, Timika --- Senin, (12/3) Sekitar pukul 08.00 WIB, pihak management PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengambil keputusan untuk kembali melanjutkan operasi tambang. Operasi tambang ini atas kesepakatan yang didasari dengan inisiatif dari pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan PTFI setelah sebelumnya sempat berhenti beroperasi sejak, Kamis (23/2) lalu.

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PTFI, Virgo Salosa ketika dikonfirmasi suarapapua.com, Senin (12/3) via telepon seluler di Timika, Papua.

Kata Virgo, dibukanya kembali pengoperasian tambang didasari atas inisiatif dari karyawan (SPSI) dengan pihak management.

Adapun dengan opsi yang ditawarkan sesuai dengan Kesepakatan Bersama yakni, kenaikan gaji, perlindungan kepada karyawan dan intinya untuk kesejahteraan karyawan.

Lanjutnya, hal-hal yang menjadi progres harus betul-betul diperhatikan oleh pihak management, karena menyangkut karyawan dan management atau Freeport.

“Untuk kegiatan tambang atau akses karyawan ke tambang, mulai sekarang sudah kembali normal dan ini sesuai dengan kesepakatan bersama pada hari, Jumat (9/3) dengan pihak management,” jelas Virgo.

Lebih lanjut, mengenai hak-hak karyawan sesuai kesepakatan bersama, Virgo mengatakan, setelah 4 bulan kedepan akan ada evaluasi atau dilihat kembali perjanjian kerjasama yang telah dibuat dari SPSI bersama pihak management.

Kalau tidak ada tindak lanjut, maka SPSI menghimbau kepada pihak management agar kembali melihat para pimpinan atau jajaran management untuk segera diganti.

Selanjutnya, setelah 10 bulan kedepan akan ada tahapan perundingan kembali mengenai perjanjian bersama.

“Kalau tidak mampu ciptakan perlindungan ya pimpinannya diganti saja. Karena itu perusahaan harus lebih serius lagi,” tegasnya.

SPSI membicarakan hal ini, karena SPSI bersama karyawan dan pemilik hak ulayat mengharapkan Freeport kedepannya harus lebih baik lagi.

Selama kurang lebih 43 tahun apa yang Freeport lakukan, oleh karena itu Freeport kedepannya harus lebih baik lagi dari waktu-waktu sebelumnya.

Apabila perjanjian atau kesepakatan bersama tidak dipenuhi, apakah ada langkah kedua untuk menutup Freeport?

Virgo Salosa menjawab dan berpesan, agar pihak management harus menyelesaikan hak-hak yang menjadi hak karyawan dan berharap Freeport mampu melakukan perubahan kedepan, lebih khusus kepada masyarakat hak ulayat.

Mengenai hasil kesepakatan, dilakukan oleh SPSI, management PTFI dan Pemilik Hak Ulayat (Anis Natkime, Victor Beanal dan Yokinus Murib).

“Tadi jam delapan karyawan sudah naik kerja dan sudah ganti jam kerja pagi dan malam,” jawab Virgo.

Sementara pihak management PTFI, Ramdani Sirait, Jumat (9/12) seperti yang dilansir Media Lokal Timika Expres mengatakan, perusahaan telah bekerjasama dengan karyawan, Pimpinan Serikat Pekerja dan masyarakat setempat untuk memastikan operasi pertambangan dapat berjalan kembali dalam kondisi aman.

Untuk penjualan dan pengiriman konsentrat PT Freeport ke mitra bisnisnya tidak akan berjalan baik hingga keadaan produksi benar-benar pulih kembali (Normal).

PT Freeport Indonesia memproyeksi volume penjualan dari 930 juta pon tembaga dan 1,1 juta ons emas untuk Tahun 2012 yang mencakup 210 juta pon tembaga dan 400 ribu on emas pada kuartal pertama 2012.

Saat ini Freeport sedang mengkaji kembali proyeksi volume penjualan tembaga dan emasnya dan akan diperbaharui untuk bisa diketahui dampak gangguan kerja dan penghentian kerja yang baru saja terjadi.

JUSTINA HOMERS

KNPB SERUKAN DEMO "SAMBUT SEKJEN PBB BAN KIMOON

KNPB Serukan Demo “Sambut” Sekjen PBB

Category: Berita

Created on Tuesday, 13 March 2012 Published Date

Share32

PAPUAN, Jayapura ---Menyikapi kedatangan Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon ke Indonesia, pada 19 Maret 2012, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada rakyat Papua Barat untuk melakukan aksi demo secara serentak untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat, pada tanggal 15 dan 20 Maret 2012.

Dalam release yang dikirim kepada suarapapua.com, Senin (12/3), KNPB menjelaskan kedatangan Sekjen PBB ke Indonesia adalah momentum yang tepat untuk rakyat Papua Barat untuk membongkar seluruh kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukan militer Indonesia terhadap orang asli Papua.

Menurut KNPB, kedatangan Sekjend PBB ke Indonesia juga menjadi ajang pencitraan pemerintah Indonesia, bahwa seakan-akan tidak terjadi apa-apa di tanah Papua, karena itu rakyat Papua Barat dihimbau ikut demo dan menunjukan situasi yang sebenarnya kepada dunia internasional (PBB).

“Pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia, serta penahanan Tapol/Napol di Papua secara tidak manusiawi telah menjadi sorotan dunia internasional, dan tentu akan melakukan pembicaraan dengan SBY terkait point-point tersebut,” tulis KNPB dalam press releasenya.

Selain pencitraan pemerintah Indonesia kepada PBB, dalam kunjungan ini pemerintah Indonesia dipastikan membangun hubungan bilateral yang lebih serius dengan PBB agar wilayah Papua tetap diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.

Karena itu, lanjut KNPB, aksi demo harus dilakukan serentak di seluruh tanah Papua Barat, agar dunia internasional mengetahui kondisi Papua yang sebenarnya, dan juga mengambil sikap terhadap Papua.

Dalam release ini KNPB juga menuliskan empat point, pertama, dihimbau kepada seluruh rakyat bangsa Papua Barat (baik di dalam maupun di Luar Negeri) untuk segera lakukan konsolidasi secarah menyeluruh untuk tujuan mobilisasi umum dengan turun di jalan-jalan dalam bentuk demonstrasi menyikapi kedatangan Sekjen PBB, Ban Ki-moon ke Indonesia–Jakarta, pada 19 -23 Maret 2012.

Kedua, menyeruhkan kepada Pimpinan–Pimpinan KNPB Wilayah, KNPB Konsulat Indonesia, Pasifik dan Pimpinan PRD Wilayah untuk segera lakukan konsolidasi menyeluruh dengan menggerakan seluruh basis-basis pelopor untuk tujuan mobilisasi umum turun jalan.

Ketiga, aksi dalam bentuk demonstrasi secara serentak baik Nasional maupun Internasional dilakukan pada Kamis, 15 Maret 2012 dan akan dilanjutkan pada, Selasa 20 Maret 2012.

Press release yang ditandatangani oleh Ketua Umum Bucthar Tabuni, dan kordinator aksi Aguss Kosay ini juga mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat Papua Barat.

Seperti ditulis koran The Jakarta Post, Sekjend PBB direncanakan tiba di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2012. Ia akan menghadiri beberapa acara penting di Indonesia, antara lain akan menjadi pembicara utama pada Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) di Jakarta Convetion Centre (JCC).

OKTOVIANUS POGAU

KEMENKO POLHUKAM GELAR FOCUS GROUP DISCUSSION IN HOTEL ASTON JAYAPURA-PAPUA???????

Apa yang akan menjadi target dari diskusi POLHUKAM di Hotel Aston 8-9 Maret 2012 di JAYAPURA-PAPUA?????

Kemenko Polhukam Gelar Focus Group DiscussionWCategory:JayapuraPublished on Friday, 09 March 2012

JUBI --- Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) menggelar Fokus Grup Discussion dengan tema “Mencari Akar Permasalahan Strategi Pembangunan di Papua Dalam Kerangka NKRI”. Diskusi ini dihadiri semua Stakeholder yang ada di Papua dan berlangsung selama dua hari (Kamis, 8-Jumat, 9 Maret) di Hotel Aston Jayapura.

Assiten Deputi Poldagri Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Sumardi usai diskusi mengatakan, dalam Focus Group Discussion ada 17 isu di Papua yang menjadi pembahasan.

“Kemarin kita sudah membahas hampir 17 isu di Papua. Dalam satu bulan itu saya menginventarisirr hampir 20 isu yang harus diselesaikan. Untuk itu bagaimana gara kedepanya isu-isu ini kita minimalisir,” kata Sumardi, Jumat (9/3).

Menurutnya, dari 17 isu yanga ada tersebut diminimalisir berapa isu yang sudah terselesaikan, sehingga tinggal beberapa saja termasuk UP4B. Komitmen bersama 24 tim dihari pertama apapun alasannya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) tetap jalan, mengingat program ini sifatnya mengawal percepatan yang dijalankan pemerintah dan wasit dari pelaksana otusus sehingga terjadi proses percepatan hingga 2014

“Kemudian isu yang berikut adalah tentang Sosial Budaya. Masalah pembangunan manusia, masalah adat, pendidikan, dan kesehatan. Ini isu yang perlu segera dituntaskan pemerintah. Pembangunan manusia Papua yang cerdas, adil dan damai. Ini yang harus dituntaskan dulu,” ujarnya.

Selain isu diatas dibahas juga mengenai hak ulayat, dimana yang perlu dilaksanakan adalah penguatan hak ulayat sebagai modal dasar pembangunan di Papua dan diseimbangkan dengan aturan-aturan daerah.

“Harus ada keseimbangan antara hak ulayat dan aturan di daerah. Tidak ada saling menjatuhkan. Isu tentang Otsus yang sudah berjalan 10 tahun diharapkan kedepan ada penguatan pengawalan. Kita harapkan Otsus ini bisa berjalan sampai kampung-kampung karena selama ini hanya di kabupaten/kota,” jelasnya.

Isu lain yang dibahas adalah isu Papua Merdeka yang dinilai bisa menghambat pembangunan di Papua. Sehingga diharapkan kedepan ada komitmen keadilan karena keadilan ini sering menjadi sarana menuntut kemerdekaan. Disamping adanya keberpihakan dan proteksi bagi orang asli Papua.

“Mengapa mereka minta merdeka, karena keadilan belum diwujudkan pemerintah Pusat disamping kesejahteraan dan proteksi. Bagaimana membuka akses bagi orang Papua agar sederajat dengan orang diluar Papua. Kemudian isu Pemilukada. Kita harapkan kita bisa mewujudkan pemilukada yang aman, damai dan demokratis. Ini komitmen kita bersama kemudian akan dituangkan nanti dalam bentuk target, sasaran dan siapa yang berbuat itu,” tandas Sumardi.

OP-ED: A HUMAN RIGHTS AGENDA FOR THE NEW FOREIGN MINISTER (9 MARCH 2012)

Focus Areas - Other

Op-ed: A human rights agenda for the new Foreign Minister (9 March 2012)

Early in their terms as US Secretary of State and UK Foreign Secretary, Hillary Clinton and William Hague both outlined ambitious agendas for human rights and foreign policy. Australian Foreign Minister designate Bob Carr should take a leaf out of their playbook.
Both agendas were underpinned by what former Foreign Minister Gareth Evans has long identified as our national interest in “good international citizenship”. This approach recognises that spending political, financial and human capital on human rights beyond our borders is an investment, not a loss.Australiahas a deep national interest in a stable region, a rule-based international order, a multilateral approach to global policy challenges, and a world which understands and respects Australian values such as freedom and a fair go. As Evans points out, we also have a self-interest in the reputational and reciprocal benefits that flow from good international citizenship.
So what should Carr, who has said that he will be both an “activist” Foreign Minister and a foreign policy “realist”, commit to in the area of human rights?
First, Carr should commit to a principled and persistent approach to human rights, underpinned by a comprehensive human rights policy. A comprehensive policy, similar to those developed by the Netherlands and Sweden, could mainstream human rights across all areas of Australian foreign affairs and, like those countries, capitalise on the benefits of doing so. It could identify areas in which Australia is well-placed to make a distinctive international contribution, such as in business and human rights, the empowerment of women and girls, and combating discrimination on the grounds of sexual orientation or gender identity.
Second, Carr should commit to the principles of human rights universality and non-selectivity. Unlike his predecessor Kevin Rudd, for example, he should be as active in working to end the violation of fundamental civil and political rights in West Papua as in Libya and Syria. In a similar vein, he should ratify the International Convention on the Rights of Migrant Workers. It does not sit well with our neighbours in the Asia-Pacific, many of whom have ratified the Convention and whose nationals are migrant workers, that it is one of the few international human rights treaties Australia has failed to sign.
Third, Carr should commit to a human rights-based approach toAustralia’s expanding aid and development program. Both the OECD and the Overseas Development Institute have identified that a human rights-based approach can deliver more effective, sustainable and value-for-money development outcomes. As part of this approach, the Government should increase AusAID funding to programs directly targeted at promoting and protecting human rights. At $3.7 million, AusAID’s Human Rights Grants Scheme is less than 0.1% of the total aid budget and just one-tenth the size of the Netherlands’ Human Rights Fund.
Fourth, Carr should commit to undertaking and publishing human rights impact assessments as a core component of Australia doing business abroad. Human rights due diligence could have avoided, for example, Australia’s investment in a Cambodia railway project that has resulted in human rights violations associated with the involuntary resettlement of locals. A human rights impact assessment could also enhance transparency about Australia’s training and cooperation with Indonesia’s special forces, Kopassus, and counter-terror police, Detachment 88. Members of both Kopassus and Detachment 88 have been implicated in ongoing human rights abuses in West Papua and it is widely accepted that Kopassus forces were responsible for serious human rights violations in East Timor.
Fifth, Carr should commit to strengthening the human rights expertise and capacity of the foreign service, including by increasing the number of human rights officers and incorporating human rights modules in all DFAT training. He should also establish a Human Rights Advisory Group, comprising experts from NGOs, academia and human rights bodies, to provide external advice on foreign policy and options for addressing human rights problems. UK Foreign Secretary Hague established just such a group in 2010 and now says that its “expertise has proved invaluable in informing our human rights policies”. It is imperative, he says, for governments to “hear from experts at the forefront of reporting and documenting human rights abuses”.
Finally, Carr should endeavour to secure bipartisan support for a human rights-based approach to foreign policy. Both major parties have a proud history in this regard. Australia played a key role in the development of the Universal Declaration of Human Rights under Labor in the 1940s. Under the Liberals, we played an influential leadership role in the global movement against apartheid South Africa in the 1970s and 80s. Carr should appeal to and build on this bipartisan legacy.
Committing to the promotion and protection of human rights as a key aim of Australian foreign policy is not, to borrow Gareth Evans’ phrase, “disinterested altruism”. While it may appeal to the best in us, we also have much to gain from pursuing a principled human rights agenda and much to lose if we fail to do so.
Phil Lynch is Executive Director of the Human Rights Law Centre.

Reportase Aksi Dukung Peluncuran IPWP in Australia World

Reportase Aksi Dukung Peluncuran IPWP di Australia

Marc 2, 2012 Year

KNPBnews – Berikut foto-foto reportasi  aksi di berbagai wilayah di West Papua menuntut hak penentuan nasip sendiri (self determination melalui referendum untuk kemerdekaan West Papua dan dukungan rakyat Papua Barat terhadap peluncuran International Parliamentarians for West Papua (IPWP) chapter Australia-Pasific di Canbera, Australia pada 28 Februari 2012. Aksi KNPB di Jayapura

Dibawah piminan KNPB dan Parlemen Rakyat di wilayah Numbay, pusat kota di West Papua, ribuan rakyat Papua Barat memadati lapangan makam alm. Theys H. Eluay, Sentani. Sebelumnya, ribuan massa melakukan long march dari arah Abepura hingga Sentani. Jayapura lumpuh sehari.

Rakyat Papua di Merauke Turun Jalan

Di Merauke, dibawah koordinator KNPB wilayah Merauke, Rakyat Papua melakukan demonstrasi mendukung peluncuran IPWP di Canbera Australia.

Aksi Dukungan Dari Yalimo

Rakyat  West Papua dimediasi oleh KNPB Yalimo melakukan aksi dukungan atas peluncuran Internasional Parlementarian for West Papua di Australia, Pasifik:

Konferensi Pers Di SorongK

NPB di Sorong melakukan konferensi pers mendukung Peluncuran IPWP chapter Austraila dan Pasific.

Rakyat Biak Dukung Peluncuran IPWP

Di Biak, dibawah koordinasi KNPB, rakyat West Papua turun jalan mendukung peluncuran IPWP kawasan Austraila dan Pasific yang berlangsung di gedung Parlemen Australia di Canbera.

Di Mimika, Aksi Dukungan oleh Ribuan Massa

Ribuan massa dibawah koordinasi KNPB dan Parlemen rakyat daerah Mimika, ribuan rakyat West Papua beramai-ramai turun jalan mendukung terbentuknya IPWP.

Mamberamo Tengah Dukung Peluncuran IPWP

Rakyat di wilayah Mamberamo Tengah, dibawah koordinasi KNPB wilayah Mamberamo juga melakukan aksi dukungan terhadap peluncuran IPWP.

Di Nabire, Turun Jalan

Rakyat West Papua di Nabire dibawah koordinasi KNPB melakukan aksi turun jalan menuntut referendum dan mendukung peluncuran IPWP di Canbera, Australia.

 

Aksi Dukungan IPWP dari Manokwari

Rakyat West Papua di Manokwari juga melakukan aksi sambut peluncuran IPWP chapter Australia dan Pasific di Cabera. Aksi dilakukan dibawah koordinasi DAP, NFRPB dan KNPB.

Di Fak-fak Aksi Dukungan Berbuntut Penangkapan Aktivis

Dari Fak-Fak dilaporkan, aksi yang dilakukan oleh rakyat Papua berbuntut penangkapan terhadap beberapa aktivis yaitu:

1. Siswanto Tigtigweria
2. Lukas Hegemur
3. Quartus Ndoratndorat
4. Modestus Komber
5. Yeheskal Hegemur
6. Nikson Hindom
7. Pazco Hindom
8. Samuel Rohrohmana
9. Amos Wagab
10. Renol Hegemur

Aksi Dukung IPWP di Wamena

Dari Wamena, ribuan rakyat West Papua dibawah koornasi KNPB melakukan aksi tuntut referendum dan mendukung peluncuran IPWP di Australia.